WEBINAR : "Membangun Resiliensi Perbankan Dalam Menghadapi Tantangan Tahun 2023"

Forum Komunikasi Direktur Kepatuham Perbankan (FKDKP) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Praktisi Perbankan telah menyelenggarakan webinar dengan tema: “Membangun Resiliensi Perbankan dalam Menghadapi Tantangan di Tahun 2023”, tanggal 12 Desember 2022.

Webinar ini menampilkan narasumber: Ibu Dian Ayu Astina (Head Makro Ekonomi and Financial Riset Bank Mandiri, mewakili Bapak Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri); Bapak Setiyo Wibowo (Direktur Risiko Bank BTN); Ibu Lani Darmawan (Presiden Direktur Bank CIMB Niaga); Bapak Ade Cahyo Nugroho (Direktur Keuangan dan Strategi  Bank BSI); bertindak sebagai moderator Ibu Aviliani (Komisaris Utama Independen Allo Bank).

Acara dibuka oleh Ketua Umum FKDKP, Ibu Fransiska Oei, yang menegaskan pentingnya webinar kali ini guna mendapatkan pandangan dari para narasumber mengenai kondisi perekonomian di tahun 2023 berikut tantangan yang dihadapi serta strategi dalam menghadapi tantangan tersebut.

“Kita akan mendengarkan penyampaian dari Bapak Dian Ediana Rae mengenai  beberapa isu yang perlu menjadi perhatian kita bersama, serta kebijakan-kebijakan OJK yang akan dicanangkan dan juga harapan OJK kepada industri perbankan,” tegas Fransiska. Dari webinar ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi di tahun 2023 sebagai referensi dalam penyusunan strategi dan rencana kerja.

Keynote Speech disampaikan oleh Bapak Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Beliau mengawali presentasi dengan menyampaikan overview  kinerja perbankan nasional pada posisi Oktober 2022 yang relatif stabil di tengah tekanan volatilitas eksternal dengan risiko kredit yang terkendali. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator utama seperti pertumbuhan kredit, DPK dan NPL yang cukup baik.

Begitu pula intermediasi perbankan relatif baik dengan LDR sebesar 78 - 92%, AL/NCD menguat ke level 130,17%  dan AL/DPK berada di level 29,46%, jauh di atas threshold. Demikian juga rasio keuangan lainnya masih memadai, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko yang dihadapi perbankan masih manageable di tengah kenaikan suku bunga yang berpotensi menaikkan risiko kredit serta tekanan pada likuiditas.

Terkait struktur industri perbankan, menurut beliau, masih perlu penguatan, karena  masih didominasi oleh populasi bank dengan market share dan skala usaha yang relatif kecil. Disparitas yang masih sangat lebar tersebut mendistorsi efektivitas transmisi kebijakan, pengaturan dan tindakan pengawasan oleh OJK.

Dalam rangka mempercepat transformasi digital perbankan nasional, OJK sebagai regulator terus berkomitmen untuk mendorong transformasi tersebut dengan  menyiapkan dasar hukum  berupa roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, cetak biru transformasi digital perbankan, kerangka keamanan cyber bank, serta revisi POJK yang sudah kurang relevan.

OJK juga melakukan perubahan dalam hal pengaturan dari semula role based menjadi principal based yang diharapkan mampu memberi ruang gerak dan inovasi bagi perbankan.

Juga disampaikan mengenai beberapa isu strategis yang menjadi tantangan perbankan ke depan, mulai dari respon kebijakan pasca pandemi, VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity) yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik dan tantangan global; volatilitas harga komoditas dan energi; ketidakpastian global yang akan membawa efek pada perekonomian seperti kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi atau kenaikan harga energi, dll.

Juga menyangkut percepatan digitalisasi, emerging technology, perkembangan metaforce crypto aset dan teknologi-teknologi baru, menjadi tantangan bagi perbankan terkait kesiapan sumber daya manusia, proses dan teknologi dalam mengelola resiko tersebut.

Perubahan iklim telah menjadi perhatian utama dunia sehingga regulator dituntut untuk merespon isu tersebut dengan  kebijakan yang tepat, dimana  OJK akan melakukan reformasi pada aspek pengaturan, perizinan dan pengawasan sektor perbankan, yang didukung oleh empat pilar yaitu people, process, teknologi, serta cooperation dan collaboration.

Terkait perbankan, OJK akan fokus pada penguatan organisasi dan SDM serta pengawasan;  penguatan pengawasan dan perizinan yang terintegrasi; pemenuhan batas minimum modal inti bank;  penguatan dan konsolidasi bank bagi  bank umum konvensional dan bank umum syariah khususnya BPD dan BPR/BPRS;  dan kebijakan normalisasi pasca berakhirnya stimulus covid.

Menurut beliau, beberapa berita negatif seperti potensi terjadinya resesi dan berbagai dinamika global patut menjadi perhatian. Dari sisi global, masih ada tekan inflasi yang direspon oleh kenaikan suku bunga global yang cukup tajam, yang akhirnya  memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi dan kemungkinan resesi di beberapa negara.

Untuk Indonesia, potensi terjadinya resesi relatif kecil, mungkin hanya perlambatan ekonomi. Konsekuensinya, harga komoditas tidak akan setinggi tahun ini. Namun akan ada positif dan negatifnya bagi perekonomian Indonesia. Seperti pada tahun ini (2022) kita diuntungkan oleh commodity income yang cukup tinggi dimana trade surplus kita terbesar sepanjang sejarah. Mungkin tahun depan ada penurunan trade surplus, namun  kita berharap neraca perdagangan akan tetap surplus karena penurunan harga komoditas tidak akan terlalu tajam.

Risiko dari segi geopolitik, perang Rusia - Ukraina belum ada tanda-tanda berakhir,  masih ada potensi konflik Cina - Taiwan, dan  beberapa risiko geopolitik di berbagai negara.  

Dari sisi domestik, beberapa risiko sudah terjadi seperti kenaikan inflasi akibat harga BBM naik pada September 2022, yang direspon  dengan menaikkan suku bunga dan normalisasi kebijakan setelah pandemi.

Bank Indonesia (BI) telah menaikkan rasio giro wajib minimum dan juga suku bunga, dan dari sisi fiskal pemerintah  akan melakukan normalisasi dan konsolidasi sehingga defisit fiskal terhadap PDB akan kembali di bawah 3%.

Implikasinya pada perbankan  adalah potensi menurunnya likuiditas, terlebih  dengan pulihnya kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kredit yang cukup signifikan sehingga likuiditas agak ketat.

Sejauh ini likuiditas perbankan masih cukup, namun harus diperhatikan terutama dari sisi valas. Tajamnya kenaikan kredit valas menjadikan likuiditas valas agak ketat.

Kenaikan suku bunga global yang tajam menyebabkan  kekhawatiran terjadinya resensi di beberapa negara. Pada World Economic Outlook IMF bulan Oktober 2022, beberapa negara sangat berisiko mengalami resesi, terutama di Eropa seperti Italia, Jerman, dan Swedia. Sementara untuk negara lain terutama emerging Asia seperti Vietnam, India, dan Cina termasuk Indonesia, diperkirakan pertumbuhannya masih sangat  baik.

Mungkin risiko yang harus kita monitor adalah pasar keuangan, karena nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 9%, cukup signifikan, namun kalau dibandingkan dengan negara lain kita masih berada di bawah. Depresiasi kita tidak separah negara-negara lain, namun kalau ini dibiarkan akan  berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang masih sangat tergantung pada impor dimana perlambatan impor akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Perlu identifikasi beberapa dampak dari perlambatan ekonomi yang berpotensi pada penurunan trade surplus, penurunan investasi dan curren account yang saat ini positif bisa kembali defisit, capital outflow, depresiasi rupiah, serta pengetatan likuiditas terutama valas.

Kondisi itu tentu berdampak pada sektor perbankan. Kita akan menghadapi kondisi likuiditas yang mungkin akan lebih baik dengan lingkungan suku  bunga yang cenderung lebih tinggi. Namun kita lihat perekonomian Indonesia sampai saat ini masih sangat resilient, akselerasi masih cukup solid. Pada kuartal ketiga 2022 ekonomi kita tumbuh 5,7%, dimana driver-nya masih pada trade  dan konsumsi. Investasi juga mulai pulih pada berbagai sektor unggulan.

Perkiraan ekonomi kita di tahun 2023 ada  sedikit perlambatan ke 5%, untuk 2024 mungkin masih konservatif karena pemilu, dan akan sangat tergantung pada suasana politik.

Dari sisi perbankan, terutama likuiditas valas, karena trading valas naik cukup tajam,  sementara deposit relatif flate. Padahal angka trade surplus tinggi, yang  tidak sertamerta terefleksi pada angka di perbankan, karena mungkin ada ekspor yang tidak masuk ke sistem perbankan domestik.

Intinya, secara umum tahun 2023 masih optimis, perlambatan mungkin terjadi tapi tidak akan dalam. Memang kita menghadapi potensi resesi namun ada potensi perbaikan. Kita harus  memonitor terus perkembangan ekonomi global dan melihat potensi  perubahan sentimennya, perubahan kebijakan moneter secara global yang akan sangat  berpengaruh positif  yang justru bisa membalikkan keadaan perekonomian tahun depan menjadi lebih baik.

Beliau mengawali presentasi dengan menjelaskan dua parameter  utama bagi suatu korporasi untuk bisa sustain dalam jangka yang lama, yaitu pertumbuhan bisnis  dan sustainability  dalam jangka panjang. Hal itu yang dilakukan di Bank BTN.

Dalam menghadapi volatilitas market dan perkembangan global, pihaknya banyak   melakukan transformasi dan beradaptasi dengan perubahan. Meskipun bisnis utama BTN di bidang perumahan tapi tidak hanya tergantung pada perumahan. Potensi bisnis perumahan di Indonesia sangat besar tapi pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Pertambahan kebutuhan rumah sekitar 700 ribu  sementara kapasitas hanya 300 ribu per tahun.

Indonesia salah satu negara yang rasio perumahan terhadap GDP paling rendah di Asean, literasi masyarakat mengenai perumahan juga rendah. Di tahun 2024 pemerintah akan menaikkan rasio perumahan terhadap PDB menjadi 4%, dimana jumlah rumah tangga atau keluarga yang memiliki rumah layak meningkat menjadi 70% dari 56,75%. Untuk itu pemerintah menargetkan bantuan untuk perumahan sampai 2024 sebanyak  900 ribu rumah baru, juga BP  Tapera menargetkan 500 ribu rumah baru.

Tahun depan (2023) mungkin potensi suku bunga meningkat dan kredit  mungkin lebih soft dibandingkan tahun  2021 dan 2020. Tapi masih sangat baik terutama beberapa kebijakan dari regulator terkait skema  yang akan dikembalikan ke skema awal, dimana ada perpanjangan secara terbatas untuk segmen, daerah, maupun sektor tertentu.

Akan ada beberapa perubahan di skema KPR bersubsidi yang dulunya 20 tahun  menjadi 10 tahun. Kita berharap dengan beban pemerintah yang sama, jumlah orang yang membeli rumah lebih meningkat dan rasio GDP terhadap perumahan juga meningkatkan. Disamping itu juga ada beberapa produk baru supaya orang bisa membeli  rumah lebih dini melalui skema-skema yang lebih cocok.

BTN juga mulai menyusun strategi untuk membangun bisnis baru di luar perumahan. BTN  akan memperkuat struktur permodalan dan efisiensi cost of fund. BTN  mulai membiayai transportasi yang ramah lingkungan, kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan, sebagai bagian dari edukasi yang lakukan kepada mitra dalam membangun kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan, termasuk juga di sisi konsumennya.

Terkait digitalisasi, dilakukan secara  embedded dalam business process atau dalam core bisnis BTN. Dalam mendesain digital platform terkait industri perumahan tentunya dilihat  siklus  mulai dari buying, living, renting,  selling, dll. Dan itu tidak harus dibuat sendiri,  tapi dilakukan partnership  dengan beberapa technology company yang memiliki core yang sama dengan BTN. Ada juga sharing bisnis dengan beberapa fintech. Digitalisasi tidak hanya di properti tapi juga di transaction banking, sejalan dengan meningkatnya literasi nasabah mengenai transaction banking ini.

Beliau mengawali dengan menjelaskan secara singkat perjalanan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) sekitar dua tahun lalu, yang bertujuan untuk membangun kekuatan perbankan khususnya dalam menghadapi tantangan di tahun 2023.

Menurutnya, proses merger ini menjadi lesson learn tersendiri dalam mewujudkan sebuah bank yang lebih kuat secara pundamental. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, penetrasi bank syariahnya baru 6,8%, jauh di bawah Malaysia (30,8%) atau Qatar yang juga mendekati 30%. Padahal Malaysia 13 tahun lalu market share-nya  sekitar 7%.

Melihat perjalanan tetangga kita, mengapa kita tidak bisa, karena potensi kita lebih besar? Akhirnya sampai pada kesimpulan, yaitu terkait skala, dimana bank syariah yang ada saat itu tidak ada yang memiliki skala yang cukup, sehingga produktivitasnya juga tertinggal jauh. Atas dasar itu pemerintah berinisiatif mendorong proses merger di tahun 2021, sehingga punya skala, yang membuat pertama kali ada bank syariah yang duduk di top ten  bank di Indonesia, dengan lebih dari 1.000 cabang.

Alhamdulillah merger ini memberikan pengaruh pada kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum merger. Dari sisi profitability, pertama kali mencapai level ROE  di angka 17,44%, dimana sebelumnya ketiga bank itu tidak pernah mencapai ROE lebih dari 12-13%. Jadi, dalam dua tahun ROE-nya sudah meningkat.  ROA juga begitu, setelah merger memberikan dampak yang signifikan dimana dalam dua tahun berturut-turut growth 40% per tahun. Dari sisi kualitas aset sangat jelas, juga dari sisi kesehatan.

Dulu karena skalanya kecil, cost of fund-nya tinggi, tidak punya daya tawar kepada nasabah. Tapi dengan memiliki 1.200 jaringan, bisa lebih optimal sehingga cost of fund,  cost to income, BOPO,  menunjukkan progres  yang sangat baik. Sekarang kita yakin bahwa bisnis perbankan syariah merupakan sesuatu yang bisa kita operate dengan baik di Indonesia, bahwa konsep bank syariah bisa bekerja baik di Indonesia.

Setelah  memiliki skala, kami mulai memikirkan siapa sebenarnya target market perbankan syariah di Indonesia. Dari riset yang dilakukan bahwa segmen kita universal, yang mau ke bank syariah selama layanan dan harganya  sama dengan bank terbaik di Indonesia. Nasabah  mau ke bank syariah asal harganya, mobile banking-nya, layanannya sama baiknya dengan bank terbaik di Indonesia. Intinya kita harus menyadari bahwa masyarakat muslim Indonesia meskipun mereka punya preferensi ke bank syariah, belum tentu ke bank syariah bila cicilan bulanannya lebih mahal.

Dari hasil riset itu BSI menargetkan kira-kira 45% dari nasabah individual jadi target market. Jadi, tidak lagi asal syariah tapi juga mengutamakan mudah dan murah. Karena itu langkah pertama yang dilakukan yaitu menurunkan cost of fund, agar bisa menawarkan kredit atau pembiayaan yang murah.

BSI mulai focus pada segmen payroll  untuk pegawai negeri dan pegawai BUMN, yang ternyata cukup  surprise, dimana payroll tumbuh 50%. BSI tidak lagi menggunakan  pendekatan “kalau di syariah tidak riba, dll”. Penekanannya diubah bahwa : bank syariah bisa sama baiknya, sama murahnya, sama cepatnya dengan bank konvensional. Tag line-nya: sahabat sosial, finansial, dan spiritual. Ke depan BSI punya mimpi menjadi bank yang sangat kuat di nasabah individusl karena 45% penduduk Indonesia punya preferensi syariah.

Kalau kita lihat digitalisasi selama masa pandemi, terakselerasi dengan signifikan, karena meski ada lockdown tapi  kehidupan sehari-hari tidak pernah  berhenti. Ini yang membuat digitalisasi termasuk di perbankan, mengalami kenaikan cukup  signifikan, yang itu manfaatnya dirasakan kedua belah pihak, baik  masyarakat atau nasabah maupun sisi perbankan.

CIMB Niaga beruntung karena sudah berinvestasi di digital jauh sebelum pandemi. Tujuan utamanya hanya customer experience yang lebih baik, selain juga untuk efisiensi. Karena kalau  bandingkan biaya per transaksi untuk digital transaction pasti lebih kecil dibandingkan dengan transaksi manual misalkan lewat cabang atau ATM. Sewaktu pandemi, nasabah CIMB Niaga  juga tidak terlalu terganggu, dan bisa tetap fokus untuk tumbuh walaupun lebih kecil dibandingkan dengan target kalau tidak ada pandemi.

Kredit CIMB Niaga tetap tumbuh selama pandemi, terutama di segmen retail seperti KPR, KKB (kredit kepemilikan kendaraan bermotor), juga sektor UKM. Sampai saat ini performance secara keseluruhan masih tetap bagus. Pada awal pandemi di tahun 2020, CIMB Niaga secara proaktif menghubungi nasabah untuk  menawarkan bantuan restrukturisasi dengan berpatokan pada peraturan dari regulator. Total ada sekitar 114.000 nasabah yang mengikuti program restrukturisasi covid dari berbagai sektor. Kini jumlah nasabah yang masih dalam program restrukturisasi sudah di bawah 3%.

Pada saat itu juga secara proaktif memasyarakatkan transaksi digital sebagai alternatif di saat mobilitas masyarakat terganggu. CIMB Niaga juga memberikan stand by assistance sehingga The Asian Bankers  memberikan apresiasi sebagai The Most Bank Helpful During Covid 19 in Indonesia and 10^th in Asia Pacific. Di CIMB Niaga, pertumbuhan digital transaction terutama dari sisi ritel meningkat tinggi. Baik dari nasabah maupun perbankan, digitalisasi ini dampaknya sangat positif.

Terkait tantangan terutama menyangkut digital fraud, besar sekali. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kasusnya menurun sejalan dengan aktivitas customer education. Dari sisi fraud awareness juga dilakukan secara berkala ke seluruh channel yang ada : email, SMS, WhatsApp, sosmed, web, dll. Secara sederhana bisa dikategorikan, ada yang berasal dari social engineering dan  non social engineering.

Salah satu tanggung jawab sebagai penyelenggara layanan digital banking, kita harus  mempunyai sistem yang mumpuni agar bisa melindungi diri dari serangan siber yang tidak terlihat oleh mata. CIMB Niaga menerapkan berlapis-lapis cyber security system dan secara berkala melakukan assesment. Blue print untuk  cyber security ini sangat krusial, harus lengkap dan  up to date. CIMB Niaga mempunyai twenty-four-hour security operation center yang bertugas untuk monitor setiap detik adanya transaksi atau potensi aktivitas yang membahayakan.

Untuk melakukan itu semua maka organisasi juga harus di-setup dengan lengkap, juga tim untuk cyber strategy yang membuat roadmap, blueprint, market research, dan  harus update. Ada tim untuk SOP, tim assurance termasuk audit, penetration test, tim operasional dll. Untuk menyelenggarakan digital transaction memang tidak simpel, perusahaan  harus mampu mengalokasikan resource yang cukup. ***